Salah Gunakan Apbdes Rp 338 Juta Oknum Perangkat Desa Bulukerto Diamankan Kejari

Oknum Kepala Urusan Desa yang juga merangkap sebagai Bendahara Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu. Pasalnya, Perangkat Desa berinisial F-P tersebut telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan menyalahgunakan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar 338 Juta Rupiah, untuk kepentingan pribadi.

Salah Gunakan Apbdes Rp 338 Juta Oknum  Perangkat Desa Bulukerto Diamankan Kejari

agropolitan.tv -Oknum Kepala Urusan Desa yang juga merangkap sebagai Bendahara Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu. Pasalnya, Perangkat Desa berinisial F-P tersebut telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan menyalahgunakan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar 338 Juta Rupiah, untuk kepentingan pribadi.

Kejaksaan Negeri Kota Batu menahan salah satu perangkat Desa Bulukerto. Oknum Perangkat Desa tersebut diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Apbdes Tahun 2020.

Kronologi penetapan tersangka tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh pihaknya pada Bulan Januari lalu tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian Kejari Kota Batu melakukan pengumpulan bahan dan data oleh Bidang Intelejen. Selain itu juga dilakukan tindakan penyelidikan oleh Bidang Pidsus dan setelah ditemukan adanya dugaan TPK, Kejari  menaikkan perkara ke tahap penyidikan.

Pada perkara tersebut kejari telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 saksi dengan berkoordinasi terhadap pihak terkait. Kejari Kota Batu juga telah mengumpulkan alat bukti berupa surat dan barang bukti.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Supriyanto menyampaikan, dari hasil penyidikan, Kejari menetapkan F-P yang diketahui menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa dan merangkap Bendahara di Pemdes Bulukerto. Tim Audit juga telah menemukan nilai kerugian Negara sejumlah Rp 338.609.582. Tersangka menggunakan uang tersebut murni untuk kepentingan pribadinya.

Pihaknya juga melakukan tindakan penahanan terhadap F-P, berdasarkan surat perintah dari Kajari selaku penyidik mulai tanggal 15 April tahun 2021 ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan di Lapas Malang, Lowokwaru.

Sementara, Indri Hapsari, Kuasa Hukum tersangka membenarkan jika kliennya telah melakukan Tindak Pidana Korupsi namun uang yang di selewengkan untuk kepentingan pribadi, dengan motif pinjaman bertahap sejak tahun 2019-2020 . Anggaran tersebut bersumber mulai dari Dana BLT, Pengadaan Taman, Dana RT dan Dana PKK, hingga terkumpul Rp 338 Juta. Sedangkan Kepala Desa, juga menyetujui pinjaman yang dilakukan oleh F-P.

Akibat perbuatannya, F-P dikenakan Pasal 2 Ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. 

 

 

Ary Punka Aji Atv